Tolak RUU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Bekasi Raya Bergabung Layangkan Protes di DPR RI

- Senin, 5 Oktober 2020 | 10:24 WIB
Aktivis Greenpeace menyemprotkan cairan disinfektan pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Aktivis Greenpeace menyemprotkan cairan disinfektan pada manekin saat aksi damai menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Bekasikinian.com, Bekasi - Kurang lebih sekitar 5.000 buruh yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi akan mengikuti aksi demonstrasi tolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke Gedung DPR/ MPR RI, Senin (6/10/2020). Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Suparno mengungkapkan, aksiĀ  ini akan berlangsung selama 4 hari kedepan dan puncak demonstrasi akan berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis (8/10/2020) mendatang. Suparno mengatakan, nantinya sebelum melakukan aksi longmarch ke gedung DPR RI terdapat beberapa titik kumpul dari para buruh Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi. Nantinya, buruh dari Kabupaten Bekasi akan kumpul di kawasan industri MM2100, kawasan EJIP, dan di kawasan Jababeka. "Berangkat jam 09.00 WIB dari titik kumpul, sementara kalau buruh Kota Bekasi ngumpul di dekat masuk Tol Bekasi Barat," kata Suparno. Baca juga: Setelah Senja, Aktifitas Ekonomi di Kota Bekasi Akan Lumpuh Enam Hari ke Depan Suparno mengungkapkan, tuntutan yang dilayangkan buruh se-Bekasi Raya ini sama halnya dengan semua aliansi buruh lain. "Ya itu sama dengan aliansi (buruh) pusat tuntutannya. Masih tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kan DPR mau paripurna tanggal 8 (pengesahan) itu harapannya klaster tenaga kerjaannya dikeluarkan seperti halnya pendidikan, media itu kan dikeluarkan tuh," lanjut dia. Diketahui, terdapat tujuh poin utama yang ditolak kaum buruh dan konfederasi lainnya di dalam RUU yang kini tengah mendapat sorotan masyarakat. Poin pertama yaitu, para buruh menilai draf RUU Cipta Kerja akan menghapus ketentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minmum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sementara pada poin kedua, pihaknya menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Serta terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak pada poin ketiga. Pada poin keempat, para buruh juga menolak rancangan aturan mengenai outsourching pekerja seumur hidup tanpa jenis pekerjaan. Sementara pada poin kelima, buruh menilai melalui RUU Cipta Kerja, pekerja berpotensi akan mendapatkan jam kerja yang lebih eksploitatif. Pada poin keenam, buruh menilai hak cuti akan hilang apabila RUU Cipta Kerja disahkan. Kemudian buruh juga menyoroti potensi karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, yang kehilangan jaminan pensiun dan kesehatan yang tertuang pada poin ketujuh. Baca juga: Lebih Ketat Dibanding Pepen, Emil Larang Layanan Makan di Tempat di Wilayah Bodebek  

Editor: Jelita Hanum

Tags

Terkini

Diduga Begal, Tiga Remaja di Bekasi Diamankan Polisi

Senin, 30 Januari 2023 | 15:03 WIB
X