• Selasa, 29 November 2022

Dinilai Prematur, Kuasa Hukum Sangkal Pasal yang Menjerat Rahmat Effendi

- Jumat, 14 Januari 2022 | 16:42 WIB
Kuasa hukum Rahmat Effendi
Kuasa hukum Rahmat Effendi

Bekasikinian.com, Kota Bekasi - Tim kuasa hukum Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi (RE), angkat bicara tentang proses hukum yang menjerat kliennya, Kamis (13/1/2022). Naupal Alrasyid, selaku tim kuasa hukum Rahmat Effendi menyangkal pasal yang disangkakan kepada kliennya itu. Menurutnya, pasal-pasal tersebut dianggap sebagai konstruksi yang prematur karena ada penilaian analisis alat bukti yang tidak tuntas. "Kalau kita sebut Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b maka itu adalah suap, sedangkan Pasal 12 huruf B adalah gratifikasi. Jadi kita melihat terhadap duanya bentuk korupsi yang disangkakan KPK kepada RE, maka kalau kita menilai suap saya mengatakan untuk objek pergantian yang di Rawalumbu itu sebetulnya sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri," ucap Naupal. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa untuk suap objek folder air, ia melihat pemilihan tersebut sudah dibawah harga pasar. Sehingga suap yang dilakukan dalam jabatan atau kekuasan dirinya itu tidak terjadi. "Pemerintah Kota Bekasi sama sekali tidak dirugikan dalam hal pemilihan harga tanah dibawah pasar. Sebetulnya aset Pemkot tidak berkurang, justru malah bertambah karena tanah yang ada di daerah Kranji harga pasarannya itu Rp 6 juta," ucapnya kembali. Diapun merasa yakin bahwa KPK tidak tuntas dalam melakukan analisa serta tidak membuka keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Jawa Barat. Ia juga berjanji akan membuka kembali kasus ini dan menganalisa satu persatu permasalahan yang terjadi. Sebelumnya, Rahmat Effendi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. Diketahui, pasal yang disangkakan kepada Rahmat Effendi alias RE yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(Ayu/Var/Kinian)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Asal Muasal Kota Bekasi, Berada di Kerajaan Tarumanegara

Minggu, 27 November 2022 | 17:20 WIB
X