UMK Kota Bekasi Naik 7,09 Persen, Serikat Buruh : Tidak Sesuai Harapan

- Selasa, 29 November 2022 | 21:41 WIB
Demo Buruh di Depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, Selasa (29/11) siang
Demo Buruh di Depan Kantor Disnaker Kota Bekasi, Selasa (29/11) siang

Bekasikinian.com, Kota Bekasi - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi Tahun 2023 pada Selasa (29/11/2022)

Purwadi selaku anggota Depeko dari serikat buruh kota Bekasi mengatakan hari ini pihaknya menggelar aksi demonstrasi dengan tujuan untuk mengawal Rapat Pleno Penetapan UMK yang diselenggarakan pada hari ini. Setelah melalui perundingan panjang, akhirnya pihak buruh mendapat jawaban bahwa UMK di Kota Bekasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 341.000 atau menjadi Rp. Rp. 5.158.248,20.

"tapi kalau untuk dari pemerintah permenaker untuk tahun 2023 kenaikan di wilayah kota bekasi kenaikannya sebesar 341.000," kata Purwadi, Selasa (29/11).

Purwadi menjelaskan, pada saat melakukan votting dalam perundingan Rapat Pleno tersebut pihaknya sempat mengalami kekalahan dikarenakan kalah suara.

"tadi terjadi voting, tapi APINDO tidak ikut karena dia pakenya PP 36, lah yang divoting adalah pemerintah dan Kita
pemerintah ada 11 orang, kita ada 5. akhirnya kita kalah tapi kalaupun kalah kita pasti ketemu kenaikan 341," jelasnya

Meskipun begitu, ia beserta rekan buruh lain telah mengajukan dua opsi kepada pemerintah yakni pihaknya tetap akan mengacu pada Permenaker nomor 18. Tetapi menurutnya, hal itu harus disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bekasi. Jadi, pihak buruh meminta kenaikan UMK di Kota Bekasi adalah 15,9 %

"jadi kita mengajukan buruh pekerja kita memakainya adalah permenaker no 18 plus jadi kita disesuaikan dengan perhitungan inflansi pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, dan kita di DEPEKO, menghitung kenaikannya seharusnya 15,9%,"

Purwadi menyatakan, pihak buruh masih berharap agar kepala daerah yakni Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat mengubah rekomendasi tersebut.

"harapan kita nanti dari pihak PLT walikota dan Gubernur akan merubah rekomendasi itu, k supaya mengikuti keinginan kita karena kita juga sampaikan dasar hukum segala macem agar tetep SK Gubernur, tetep mengikuti keinginan kemauan pengajuan permohonan dari serikat pekerja buruh," tutupnya.

Halaman:

Editor: Ayu Salma

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diduga Begal, Tiga Remaja di Bekasi Diamankan Polisi

Senin, 30 Januari 2023 | 15:03 WIB
X