PKS Desak Jokowi Copot Kepala BRIN, Terkait Salah Prediksi Badai

Bekasikinian.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Ia menilai Laksana gagal dalam mengkonsolidasikan baik lembaga, SDM, maupun anggaran BRIN.

Mulyanto berpendapat selama kepemimpinan Laksana, muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN.

Desakan Mulyanto sejalan dengan Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk segera mengganti Laksana. Hal itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1) lalu.

"Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," kata Mulyanto dikutip dari cnn indonesia, Kamis (2/2).

Mulyanto selanjutnya menyebut kapasitas impelementasi program dalam tubuh BRIN sangat lemah dan tidak implementatif, sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN. Ia kemudian menyinggung salah satu kejadian yang sempat menghebohkan masyarakat yang menurutnya disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.

Baca Juga: Kepala BRIN Buka Suara Mengenai Polemik Isu Badai Dahsyat

Salah satu peneliti BRIN akhir tahun lalu sempat memprediksi akan ada potensi banjir besar yang akan melanda di wilayah Jabodetabek khususnya Tangerang, Banten akibat curah hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022.

Wilayah Banten yang diperkirakan akan terdampak di antaranya Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, dan Tangerang. Prakiraan BRIN tersebut berdasarkan analisis data Satellite Early Warning System (Sadewa)

Mulyanto lantas menyoroti prediksi itu sempat menimbulkan kehebohan masyarakat Banten. Menurutnya, ketika muncul indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN itu seharusnya melakukan koordinasi dan validasi data langsung sebelum menyampaikan pernyataan sehingga tidak membuat warga panik.

"Apa kewenangannya? walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," ujar Mulyanto.

Baca Juga: Peneliti Arkeologi BRIN Temukan Lukisan Figuratif Tertua di Dunia

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detil, kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," imbuhnya.

Lebih lanut, Mulyanto mengaku tak heran apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN, pun dengan yang Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM. (sy)